Potretkita.com | Kota Bekasi – Persoalan Pasar Kranji kembali menjadi sorotan dalam kegiatan Reses III Anggota DPRD Kota Bekasi Gilang Esa Muhammad di RW 06B, Jakapermai, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat.
Gilang menilai persoalan pengelolaan Pasar Kranji sudah berlangsung bertahun-tahun dan berdampak langsung terhadap masyarakat di wilayah sekitarnya.
Ia mengatakan, dampak yang dirasakan warga tidak hanya berupa kemacetan, tetapi juga persoalan sampah, bau, hingga genangan air limbah pasar.
“Warga Bekasi Barat sangat terdampak, mulai dari kemacetan, sampah, bau, terus juga air yang memang bergenang limbah pasar,” ujar Gilang.
Menurut Gilang, persoalan tersebut perlu segera ditangani Pemerintah Kota Bekasi bersama organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dan kerja sama.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, ia mengaku turut mendorong evaluasi terhadap perjanjian kerja sama Pasar Kranji.
“Di Komisi I, saya salah satu orang yang mendesak untuk dievaluasi perjanjian kerja samanya,” katanya.
Gilang berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Salah satu opsi yang menurutnya perlu dipertimbangkan adalah pengambilalihan pengelolaan pasar oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk kemudian ditata dan dibangun dengan lebih baik.
“Kalau bisa diambil alih pemerintah Kota Bekasi, dibangun dengan baik, dianggarkan,” ujarnya.
Ia menilai perkembangan kawasan sekitar Pasar Kranji membuat penataan pasar semakin mendesak. Karena itu, DPRD Kota Bekasi disebut akan ikut mengawal penyelesaian persoalan tersebut.
Warga Juga Keluhkan Genangan
Dalam reses tersebut, persoalan genangan air turut menjadi perhatian warga. Gilang mengatakan pembangunan folder air seharusnya diselesaikan sesuai perencanaan yang telah dibuat.
Namun, keterbatasan anggaran dinilai menjadi salah satu hambatan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program yang sudah masuk dalam perencanaan tidak berhenti di tengah jalan karena keterbatasan pembiayaan.
“Kalau anggarannya ada, selesaikan karena itu sudah bagian dari perencanaan,” katanya.
Gilang juga berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dukungan anggaran, termasuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH), agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan persoalan banjir dan genangan tidak boleh hanya ditangani sebagian karena akan mengurangi efektivitas pembangunan.
“Jangan sampai adanya folder itu sia-sia dan tidak ada gunanya,” tegasnya.
Komentar