potretkita.com | Jakarta – Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, menghadiri kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di AONE Hotel Jakarta.
Forum tersebut digelar sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani persoalan kualitas udara, khususnya di wilayah perkotaan. Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog strategis untuk merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran udara yang lebih efektif.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BSKDN Kemendagri Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Dr. T.R. Fahsul Falah, M.Si, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Kiswatiningsih bersama jajaran.
Dalam sambutannya, Yusharto Huntoyungo secara resmi membuka Forum Diskusi Aktual yang mengangkat tema rencana strategis kebijakan serta penguatan koordinasi antar daerah dalam pengendalian krisis pencemaran udara.
Forum ini mengambil studi kasus krisis kualitas udara yang sempat terjadi di wilayah Jabodetabek pada tahun 2023.
“Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan antar daerah dalam menghadapi krisis pencemaran udara, dengan menjadikan kasus Jabodetabek sebagai bahan pembelajaran bersama,” ujar Yusharto.
Ia berharap forum tersebut mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kualitas udara di berbagai wilayah serta mengidentifikasi sumber utama emisi pencemar udara.
Menurutnya, pengendalian pencemaran udara memerlukan koordinasi lintas wilayah karena sumber emisi seringkali berasal dari berbagai daerah yang saling berdekatan.
“Diharapkan dari forum ini lahir rekomendasi kebijakan yang konkret serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan,” katanya.
Sementara itu, Sekda Kota Bekasi Junaedi memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengendalikan pencemaran udara.
Ia menyebutkan bahwa sumber utama pencemaran udara di Kota Bekasi berasal dari emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, serta pembakaran sampah di ruang terbuka.
Data yang dipaparkan menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi telah mencapai lebih dari 1,5 juta unit, terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor.
Selain itu terdapat sekitar 36 industri dari berbagai sektor seperti makanan, farmasi, plastik, hingga kemasan yang juga menjadi fokus pengawasan emisi.
Untuk memantau kualitas udara, Pemerintah Kota Bekasi menggunakan berbagai metode pengukuran, antara lain Air Quality Monitoring System (AQMS), pengujian udara ambien, serta passive sampler yang ditempatkan di sejumlah zona seperti kawasan industri, permukiman, perkantoran, dan transportasi.
Saat ini Kota Bekasi memiliki tiga stasiun AQMS yang berada di GOR Chandrabaga, TPST Bantargebang, dan TPA Sumurbatu.
Junaedi menegaskan bahwa pengendalian kualitas udara tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus dilakukan secara terpadu, termasuk melalui pengelolaan sampah yang baik.
“Pengendalian kualitas udara berkaitan erat dengan pengelolaan sampah. Salah satu sumber pencemaran udara yang masih terjadi adalah pembakaran sampah di ruang terbuka,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan berbagai langkah strategis seperti edukasi larangan pembakaran sampah, uji emisi kendaraan bermotor, penyiraman jalan protokol menggunakan eco enzyme, rekayasa lalu lintas angkutan barang, serta penanaman pohon di kawasan industri dan sekolah.
Melalui forum tersebut diharapkan tercipta kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat.
Komentar