Potretkita.com, Bekasi – Wakil Wali Kota Bekasi menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kepala kejaksaan negeri dengan bupati/wali kota se-Jawa Barat. Kegiatan strategis ini berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Pemerintah Kabupaten Bekasi. Selasa ,(4/11/2025)
Wakil Wali Kota Bekasi menegaskan, kesepakatan tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum. Tujuannya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Penandatanganan MoU dan PKS ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memperkuat sinergi dengan kejaksaan, terutama dalam bidang pencegahan dan penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kerja sama ini akan memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dalam memastikan seluruh kebijakan, program pembangunan, serta pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh langkah ini. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari kejaksaan, diharapkan pelaksanaan program pembangunan di daerah dapat berjalan lebih tertib, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, Wakil Wali Kota Bekasi menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan bukan sekadar simbol kerja sama, melainkan bentuk komitmen bersama untuk membangun integritas dan menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur negara.
“Kerja sama ini bukan hanya formalitas, tetapi pondasi penting dalam memperkuat prinsip good governance dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih serta berkeadilan,” tegasnya.
Ia juga berharap agar kerja sama tersebut dapat terus ditindaklanjuti melalui langkah nyata di lapangan, dengan memperkuat koordinasi dan pendampingan hukum secara berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Bekasi siap bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Bekasi serta seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berlandaskan hukum,” pungkasnya.
Komentar