potretkita.com, Jakarta – Komisi IV DPR RI menyoroti serius dampak kerusakan hutan yang disebut berkontribusi besar terhadap banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra.<\/p>\n
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis (4\/12\/2025), Komisi IV menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap praktik penebangan liar dan alih fungsi lahan yang tak terkendali.<\/p>\n
Anggota Komisi IV DPR RI Titik Soeharto menyampaikan duka mendalam atas bencana yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Aceh. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan bencana alam murni, melainkan akumulasi dari kerusakan hutan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.<\/p>\n
“Pohon-pohon besar yang butuh puluhan hingga ratusan tahun tumbuh, dipotong demi keuntungan segelintir pihak. Rakyat tidak mendapat apa-apa dari kerusakan itu,” ujar Titik. Selepas rapat kerja bersama kementerian Menhut di gedung DPR RI Pada Kamis (4\/12\/2025).<\/p>\n
Komisi IV meminta KLHK menghentikan seluruh aktivitas penebangan pohon, baik yang berkedok legal maupun ilegal. Titik menilai jutaan meter kubik batang kayu yang memenuhi sungai dan pantai jelas menunjukkan ada praktik pembiaran.<\/p>\n
“Kami minta dihentikan total. Dan siapa pun yang menyebabkan kerusakan ini harus ditindak, tanpa pandang bulu meski di belakangnya ada bintang dua atau tiga,” tegasnya.<\/p>\n
Ia juga menyoroti pembukaan lahan untuk perkebunan maupun pertambangan yang dinilai dipermudah tanpa kajian amdal yang komprehensif.<\/p>\n
Untuk memastikan evaluasi menyeluruh, Komisi IV berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan. Panja tersebut akan mengkaji batasan serta aturan baru yang diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.<\/p>\n
Menanggapi KLHK yang menyatakan telah mencabut 12 izin perusahaan usai bencana, Titik menilai langkah tersebut belum sebanding dengan kerusakan yang terjadi.<\/p>\n
“Mencabut izin tidak cukup. Kalau kerusakannya merugikan rakyat, aparat penegak hukum harus turun tangan,” ujarnya.<\/p>\n
Ia menambahkan, pengakuan KLHK bahwa institusi mereka turut berkontribusi terhadap bencana menunjukkan adanya kelalaian struktural.<\/p>\n
Titik juga membuka peluang revisi regulasi, termasuk aturan yang menghapus ketentuan minimal 30 persen kawasan hutan di daerah aliran sungai (DAS).<\/p>\n
“Apa pun yang merugikan masyarakat, termasuk undang-undang, tentu harus diperbaiki demi kepentingan publik,” katanya.<\/p>\n
Titik kembali menegaskan bahwa moratorium saja tidak cukup.<\/p>\n
“Moratorium itu hanya berhenti sementara. Kami maunya tidak ada lagi penebangan. Pengusaha cari usaha lain tanam padi, tanam jagung. Jangan lagi tebang pohon kita,” tandasnya.<\/p>\n
Dengan tekanan politik yang semakin kuat, publik kini menunggu langkah nyata pemerintah menertibkan pelaku perusakan hutan dan memperketat regulasi agar bencana serupa tak kembali memakan korban.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"