Potretkita.com | Jakarta – Wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari kalangan akademisi. Gandana Gultom menilai persoalan ijazah SMA tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar untuk mendorong pemberhentian seorang wakil presiden dari jabatannya.
Menurut Gandana, polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran perlu dilihat secara cermat, terutama dengan memahami perbedaan sistem administrasi pendidikan di dalam negeri dan luar negeri.
Ia mengaku memiliki pengalaman langsung dalam dunia pendidikan, termasuk ketika menghadapi calon mahasiswa yang menggunakan dokumen kelulusan dari institusi pendidikan luar negeri.
“Saya pernah menerima calon mahasiswa yang ingin mendaftar S2 di sekolah saya. Dia lulusan Filipina. Setelah saya telusuri, dokumen yang dimiliki bukan ijazah seperti yang biasa digunakan di Indonesia, melainkan sertifikat kelulusan,” ungkap Gandana. Rabu (11/11/2026).
Sebagai pemilik Sekolah Tinggi Teologi (STT) Periago, Gandana mengaku pernah mengonfirmasi dokumen tersebut kepada kementerian dan Direktorat Jenderal terkait untuk memastikan status serta pengakuan institusi pendidikan asalnya.
Dari pengalaman tersebut, ia menilai dokumen kelulusan dari luar negeri tidak bisa serta-merta disamakan dengan format ijazah yang berlaku di Indonesia.
Gandana juga menyinggung perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran yang sempat menjadi perhatian publik dan dikaitkan dengan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, penilaian terhadap dokumen pendidikan seseorang harus mempertimbangkan sistem pendidikan negara tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan.
“Kalau hanya persoalan ijazah SMA, saya tidak menerima jika itu dijadikan alasan untuk pemakzulan. Banyak lulusan luar negeri yang memiliki dokumen kelulusan dengan format berbeda,” tegasnya.
Pemakzulan Harus Memiliki Dasar yang Kuat
Meski menyampaikan pandangan tersebut, Gandana tidak menutup kemungkinan adanya proses pemberhentian wakil presiden apabila ditemukan pelanggaran serius yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Ia mencontohkan apabila seorang pejabat negara terbukti melakukan korupsi, menjual pulau, atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Bahkan, menurutnya, rakyat yang sebelumnya memberikan mandat melalui pemilihan umum juga memiliki kepentingan untuk mengawal pertanggungjawaban seorang pemimpin.
“Kalau memang terbukti korupsi, menjual pulau, atau merugikan masyarakat, tentu persoalannya berbeda. Rakyat yang ikut memilih juga berhak menuntut pertanggungjawaban,” ujarnya.
Gandana mengaku mengikuti perkembangan wacana pemakzulan yang menurut informasi yang diterimanya telah bergulir ke parlemen. Ia meminta para anggota parlemen agar berhati-hati dan tidak mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dasar hukum yang jelas.
Prabowo-Gibran Dinilai Satu Paket Kepemimpinan
Dalam pandangannya, Gandana juga menyoroti hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpilih melalui satu pasangan dalam pemilihan presiden.
Ia menilai keduanya memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda dan dapat saling melengkapi dalam menjalankan pemerintahan.
Gandana menggambarkan Prabowo memiliki pengalaman panjang di dunia militer dan bisnis, sementara Gibran dinilainya memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda.
Menurutnya, perbedaan tersebut dapat menjadi kekuatan apabila keduanya mampu menjalankan peran masing-masing dalam pemerintahan.
“Saya melihat ini sebagai pasangan yang bisa saling melengkapi. Pak Prabowo memiliki latar belakang yang hebat, sementara Mas Gibran berasal dari latar belakang kehidupan yang berbeda. Keduanya bisa saling belajar,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal Prabowo maupun Gibran secara pribadi. Pandangan yang disampaikannya merupakan penilaian berdasarkan pengamatan terhadap dinamika politik nasional.
Ingatkan Parlemen Pertimbangkan Aspirasi Rakyat
Lebih lanjut, Gandana mengingatkan bahwa keputusan politik yang menyangkut posisi wakil presiden berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara.
Ia bahkan memperingatkan bahwa apabila proses pemakzulan dinilai tidak memiliki dasar yang kuat, bukan tidak mungkin hal itu memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan parlemen.
“Kalau parlemen sampai mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang, rakyat bisa kehilangan kepercayaan. Bahkan, masyarakat bisa saja tidak mau lagi memilih partai politik,” ujarnya.
Gandana berharap seluruh pihak dapat mengedepankan pertimbangan hukum, kepentingan nasional, serta aspirasi masyarakat dalam menyikapi polemik tersebut.
Ia menegaskan, perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, setiap proses politik harus tetap berjalan berdasarkan aturan dan mekanisme konstitusional.
“Kalau hanya karena ijazah SMA dijadikan alasan pemakzulan, saya yakin itu tidak cukup. Ini harus dipikirkan matang-matang,” pungkasnya
Komentar