Jakarta -potretkita-news.com
Terkait banyaknya persoalan yang di hadapi oleh penggiat UMKM yang menjadi permasalahan dalam membangun pertumbuhan ekonomi bagi nya dikarenakan sulit nya untuk maju, tanpa adanya perhatian pasilitas dari pemerintah.
Dalam kegiatan reses serap aspirasi tahun anggaran 2023. Salah satu Anggota dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta, dari fraksi PDI-P komisi 1, Dwi Rio Sambodo, mengatakan Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh masyarakat.
Terkadang, mereka mengalami hambatan bagaimana mendapatkan pemecahan permasalahannya. Adapun masalah yang dihadapi oleh para penggiat UMKM itu terkendala modal usaha, strategi pemasaran hingga perizinan tempat lokasi.
“Akibatnya, usaha mereka berjalan stagnan dan tidak mengalami kemajuan yang signifikan,” ujar anggota Komisi I DPRD Provinsi DKI Jakarta saat kegiatan Reses di Kelurahan Ujung Menteng, Jakarta Timur, kepada awak media, pada Senin (20/2/2023).
Menurut Sambodo, berdasarkan laporan yang diterima, salah satu yang dihadapi para pelaku UMKM Ujung Menteng soal perizinan lokasi usaha.
Oleh karenanya, lanjut dia, melalui reses Tahun Anggaran 2023 ini, pihaknya mengundang Suku Dinas pada bidang UMKM Pemprov DKI Jakarta, Camat dan Lurah setempat, selain serap aspirasi soal kebudayaan, sosial dan pertanahan.
“Saya undang dari Suku Dinas UMKM untuk langsung berinteraksi oleh warga. Nanti disiapkan rencana tindak lanjut (RTL)-nya. Kemudian hasil reses seperti ini langsung ada on target kedepannya,” kata politis Fraksi PDI Perjuangan
Terhadap permasalahan ini, Sambodo juga berharap agar kebijakan Pemkot Jakarta Timur dapat memfasilitasi para pelaku UMKM Ujung Menteng yang terkendala perizinan usaha tersebut.
Sebab menurut dia, Pemprov DKI memiliki taman yang belum direvitalisasi. Ibarat master plain, ada ruang interaksi (taman bermain), tempat olahraga dan UMKM.
“Nah kita integrasikan itu dengan pegiat UMKM Ujung Menteng, sehingga ini sebagai antisipasi kalau tempat (UMKM) akan berubah fungsi bagi perluasan pembangunan jalan, misalnya. Jadi, para pelaku UMKM tidak tersingkirkan,” terangnya.
Ketua Pelestarian Budaya Betawi, Muhamad Toyib berharap ada hasil bagus di reses dari anggota DPRD Provinsi DKI.
” Kita sebagai seorang budaya memang mengharapkan adanya bantuan dari anggota DPRD tentang program kita untuk mengembangkan budaya dan UMKM Betawi,” tutur Babe Jampang sapaan akrabnya.
Bang Jampang mengaku, pemanfaatan lahan sementara yang digunakan untuk pengembangan budaya maupun kuliner adalah milik Pemkot Jakarta Timur. Namun begitu, ia pun berharap agar para UMKM Ujung Menteng dapat full dalam usahanya.
“Mudah-mudahan pak Dwi Rio Sambodo yang memang di Komisi I membidangi perizinan dan pertanahan dapat membantu UMKM Ujung Menteng terkait lahan usaha,” ujarnya.
Red
