Potretkita.com, Kota Bekasi – Rencana pelaksanaan BK Awards yang digagas oleh anggota DPRD Kota Bekasi menuai kritik dari pengamat publik, Benny Tunggul. Ia menilai penghargaan tersebut tidak tepat dan berpotensi merusak citra lembaga legislatif.
Menurut Benny, mekanisme kerja DPRD bukanlah berbasis personal, melainkan kolektif melalui fraksi, komisi, maupun panitia khusus (pansus). Oleh karena itu, ia mempertanyakan dasar penilaian jika penghargaan diberikan secara individu.
“Sangat keliru adanya BK Awards karena mekanisme kerja DPRD bukan personal. Ada fraksi yang mewakili partai, ada komisi, dan ada pansus. Apabila dilakukan secara perorangan, apa alat ukurnya? Kinerja kah? Anggota dewan itu mewakili masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing,” ujar Benny, Senin (15/9/2025).
Lebih lanjut, Benny juga mengkritisi indikator penilaian yang dianggap tidak jelas. Ia menilai, kinerja anggota DPRD semestinya diukur dari seberapa banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dapat terserap dan direalisasikan dalam program kerja.
“Apakah diukur dari berapa banyak aspirasi masyarakat di musrenbang terserap dan terealisasi? Atau sekadar fashion show DPRD dalam memacu citra lembaga politik yang belum maksimal,” krtikinya.
Benny menegaskan, penghargaan yang tepat seharusnya datang dari masyarakat di setiap daerah pemilihan (dapil), bukan dari internal DPRD sendiri. Ia khawatir BK Awards justru akan mencoreng nama baik lembaga legislatif.
“Output dan outcome anggota dewan itu bukan ke partai atau ke lembaga, melainkan kepada masyarakat Kota Bekasi dalam menjalankan tiga fungsi utama lembaga legislatif,” tegasnya.
Dengan demikian, menurutnya, DPRD Kota Bekasi sebaiknya lebih fokus pada peningkatan kinerja dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, daripada menggelar ajang penghargaan internal yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
Komentar