potretkita.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat, di tengah kembali menguatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDIP menilai Pilkada langsung merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan rakyat sekaligus instrumen kontrol sosial terhadap kepemimpinan di daerah. Melalui mekanisme ini, masyarakat memiliki hak konstitusional penuh untuk menentukan pemimpin daerah secara demokratis dan transparan.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa Pilkada langsung tidak bisa dipisahkan dari prinsip dasar demokrasi Indonesia.
“Pilkada langsung mengandung aspek kedaulatan rakyat yang tidak bisa dihilangkan. Rakyatlah yang menentukan siapa pemimpinnya,” ujar Hasto usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Hasto menambahkan, Pilkada langsung merupakan bagian tak terpisahkan dari semangat reformasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Menurutnya, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung berpotensi menggerus nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi 1998.
Meski demikian, PDIP tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih melekat pada Pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, hingga potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Namun, hal tersebut dinilai bukan alasan untuk mencabut hak politik rakyat.
“Jika terdapat kekurangan, maka yang perlu dilakukan adalah memperbaiki pelaksanaannya, bukan mengganti mekanisme yang telah menjamin bekerjanya kedaulatan rakyat,” tegas Hasto.
Ia menekankan bahwa salah satu pesan utama reformasi adalah menjaga suara rakyat dan memastikan kedaulatan tetap berada di tangan masyarakat. Karena itu, keberlanjutan Pilkada langsung dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas demokrasi, khususnya di tingkat daerah.
PDIP pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal sistem demokrasi yang memberi ruang seluas-luasnya bagi rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan daerah di Indonesia.
