potretkita.com, Kota Bekasi – Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Esa Muhamad, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai keluhan warga dalam agenda Reses III Tahun Anggaran 2025.
Dalam pertemuan dengan masyarakat di Wilayah Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, ia menyebut sejumlah persoalan mendesak yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum (TPU).
Menurut Gilang, kawasan Jakasampurna dan sekitarnya masih terdampak langsung proyek pembangunan besar seperti LRT dan jalan tol. Dampaknya, akses jalan warga terganggu dan beberapa titik masih kerap mengalami banjir.
“Saya minta BMSDA segera menindaklanjuti titik-titik yang masih banjir, dengan skala prioritas,” tegas Gilang Esa Muhamad, selepas reses di RW 06 A. Selasa (11/11/2025).
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi pembangunan dan ekonomi, Gilang juga mendorong Dinas Perkimtan untuk segera mengakuisisi lahan bagi fasilitas umum yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti sekolah dan puskesmas. Ia menilai, keberadaan dua fasilitas tersebut menjadi dasar peningkatan kualitas hidup warga di wilayah padat penduduk seperti Bekasi Barat.
Selain dua isu utama itu, Gilang menyoroti persoalan yang kerap luput dari perhatian minimnya lahan pemakaman umum (TPU).
“Sekarang orang mau kubur saja harus keluar Bekasi. Di sini, biaya pemakaman bisa sampai Rp15 juta,” ungkapnya.
Ia menilai, kondisi tersebut sangat memberatkan masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, dirinya mendorong agar DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi menganggarkan pembelian lahan baru untuk TPU di wilayah Bekasi Barat.
“Harusnya bisa disiapkan TPU eksternal di Bekasi Barat. Jangan sampai gali lubang tutup lubang terus,” tegasnya.
Melalui hasil reses ini, Gilang merangkum empat fokus utama yang menjadi perhatian warga, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas publik (TPU). Keempatnya dinilai saling berkaitan dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Kota Bekasi.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi dan direalisasikan secara tepat sasaran.
“Kalau pemerintah dan legislatif berjalan searah, pembangunan di Bekasi Barat bisa lebih merata dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tandasnya.
