Potretkita.com, Kota Bekasi — Reses III Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nuryadi Darmawan, menegaskan pentingnya pembangunan yang terintegrasi dan tepat sasaran di wilayah Kota Bekasi. Ia menyoroti bahwa setiap program pembangunan harus memiliki sistem yang jelas, manfaat yang nyata, serta memberikan daya guna langsung bagi masyarakat.
“Buat Pak Wali sebagai Kepala Daerah dan buat RW sebagai struktural di bawahnya, semuanya harus jelas. Sistemnya jelas, daya gunanya jelas, manfaatnya jelas,” ujar Nuryadi saat ditemui di sela kegiatan reses III hasil aspirasi masyarakat di wilayah Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.
Menurutnya, RW sebagai perpanjangan tangan pemerintahan di tingkat bawah merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan nyata warga. Karena itu, realisasi aspirasi masyarakat perlu dikawal secara sistematis agar benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga.
“Yang menerima langsung itu RW, karena mereka yang tahu kondisi lapangan. Di Aren Jaya saja, beberapa hari ini sudah direalisasikan lebih dari 20 titik,” jelasnya.
Program yang telah terealisasi, lanjut Nuryadi, meliputi pembangunan jalan lingkungan, saluran air, penerangan jalan umum (PJU), hingga peningkatan akses infrastruktur kecil yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Kalau kita bangun sesuatu, pasti ada sebab dan akibatnya. Misalnya soal sekolah, daya tampungnya terbatas tapi jumlah anak didik terus bertambah. Maka dari itu, kita perlu antisipasi dengan menambah ruang belajar dan sarana pendukungnya,” paparnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan bahwa setiap pembangunan harus dilakukan dengan konsep integrasi lintas sektor, agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Contohnya, kalau kita bikin jalan tapi nggak perhatikan salurannya, ujung-ujungnya bisa banjir. Begitu juga sebaliknya, bikin saluran tanpa jalan yang layak, akhirnya fungsi infrastrukturnya tidak maksimal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nuryadi menyebut bahwa setiap usulan pembangunan akan disesuaikan dengan prioritas anggaran daerah dan konsep Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Platform Plafon Anggaran Sementara (PPPAS).
“Kalau anggarannya masih ada, seharusnya bisa direalisasikan tahun ini. Prinsipnya, kita bekerja berdasarkan skala prioritas. Kalau itu termasuk kebutuhan mendesak atau force majeure, tentu akan jadi prioritas utama,” tandasnya.
Melalui pendekatan yang terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat, Nuryadi berharap program pembangunan di Kota Bekasi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi warga RW hingga kelurahan.
