Potretkita.com – Kota Bekasi || Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur telah mengeluarkan kebijakan baru terkait waktu masuk sekolah, yakni dimulai lebih pagi pada pukul 06.30 WIB. Kebijakan ini memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk para orang tua, siswa, dan tenaga pendidik.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain, memberikan penjelasan bahwa saat ini merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menurutnya, MPLS merupakan momen penting bagi siswa untuk mengenal warga sekolah serta lingkungan belajar mereka.
“Kenal pada program belajar, guru-gurunya, dan sistem di sekolah. Terkait jam sekolah pada pukul 06.30, saya yakin perlu ada adaptasi, termasuk dari Dinas Pendidikan, pihak sekolah, orang tua, dan muridnya,” ujar Alexander saat ditemui, Senin (14/7/2025).
Alexander juga menyampaikan bahwa pihaknya menganggap tujuh hari awal penerapan jam masuk lebih pagi ini sebagai masa transisi. Selama masa tersebut, berbagai penyesuaian akan dilakukan dan evaluasi akan digelar setelahnya.
“Kita anggap ini masa transisi sampai tanggal 21 Juli. Setelah itu kita akan lihat bagaimana perkembangannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Alexander menyebutkan bahwa pihaknya menjalankan kebijakan ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya evaluasi terhadap dampak kebijakan ini, khususnya terhadap semangat dan kesiapan belajar anak-anak.
“Karena Pak Gubernur bikin surat edaran, ya kita laksanakan. Tapi nanti akan ada kajian apakah ini cocok dengan semangat dan waktu belajar anak-anak kita. Terlepas dari adanya pro dan kontra, yang terpenting adalah membentuk kebiasaan yang terbaik bagi anak-anak,” pungkasnya.
Kebijakan masuk sekolah lebih pagi ini menimbulkan berbagai pandangan di tengah masyarakat. Sebagian mendukung dengan alasan kedisiplinan, sementara sebagian lainnya mempertanyakan kesiapan fisik dan mental siswa, terutama jenjang pendidikan dasar. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya demi menciptakan sistem pendidikan yang ideal dan berpihak pada anak.
